PA Mungkid
  • Beranda
  • Tentang Pengadilan
    • Pengantar dari Ketua Pengadilan
    • Visi & Misi
    • Profile Pengadilan
      • Sejarah Pengadilan
      • Profile SDM
        • Pimpinan
          • Ketua
          • Wakil Ketua
        • Hakim
        • Kepaniteraan
        • PPNPN
      • Struktur Organisasi
      • Statistik Pegawai
      • Agenda Kegiatan
      • Daftar Mantan Pimpinan
      • Alamat Pengadilan
      • Wilayah Yuridiksi
      • Tugas Pokok & Fungsi
    • Kepaniteraan
      • Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan
      • Kepaniteraan Gugatan
      • Kepaniteraan Hukum
      • Kepaniteraan Permohonan
    • Kesekretariatan
      • Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan
      • Unit Pelaksanaan Teknis Kesekretariatan
      • Pengadaan Barang & Jasa
        • Pedoman PBJ
        • Rencana Umum Pengadaan
        • Mekanisme Pengadaan
        • Mekanisme Keberatan dan Pengaduan
        • Jadwal Pengadaan
        • Kontak Pengajuan
      • Perjanjian Dengan Pihak ketiga
    • Sistem Pengelolaan Pengadilan
      • E-Learning
      • Yurisprudensi
      • Rencana Strategis
      • Rencana Kerja dan Anggaran
      • Pengawasan & Kode etik Hakim
      • Kebijakan Pengadilan untuk Masyarakat Umum
      • Agenda Pimpinan
    • Informasi dan Alamat
    • SOP (Standard Operating Procedure)
    • Program Kerja Tahunan
    • Pedoman Perilaku Hakim (PPH)
    • Zona Integritas
  • Layanan Hukum
    • Prosedur Pengajuan & Biaya Perkara
      • Prosedur Pengajuan Perkara
        • Tingkat Pertama
        • Tingkat Banding
        • Kasasi & Peninjauan Kembali
      • Biaya Perkara
      • Pengambilan Produk Pengadilan
      • Gugatan Sederhana
    • Pos Bantuan Hukum
      • Keberadaan Posbakum
      • Penerima jasa Pos Bantuan Hukum
      • Jenis Jasa yang dilayani
      • Syarat-syarat dan Mekanisme
      • Dasar aturan tentang Pos Bantuan Hukum
    • Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu
      • Prosedur
      • Biaya
      • Peraturan & Kebijakan
      • Layanan Prodeo (Berperkara secara gratis)
    • Hak-Hak Pencari Keadilan
    • Mediasi
      • Prosedur Mediasi
      • Daftar Mediator
    • Panggilan Ghaib
    • Regulasi
      • Undang-Undang
      • Peraturan Pemerintah
      • Peraturan MARI
      • Keputusan Ketua MARI
      • Surat Edaran MARI
      • Naskah Akademis MARI
    • Hak-Hak Kepaniteraan
    • E-Court
    • Hak Hak Pokok Dalam Proses Persidangan
  • Layanan Publik
    • Survey Layanan
    • Layanan Publik PA
      • Petugas PTSP
      • Standar Maklumat Pelayanan Publik
      • SOP Pelayanan Publik
      • Standar Maklumat Pelayanan Pengadilan
      • Survei IKM & IPAK
    • Jam Kerja & Jadwal Sidang
      • Jam Kerja Kantor
      • Jadwal Sidang
    • Pengumuman
    • Transparansi
      • Laporan
        • Laporan Keadaan Perkara
        • Laporan Penggunaan Biaya Perkara
        • Laporan Statistik Perkara
        • Laporan Tahunan
        • Laporan Pengembalian Sisa Panjar
        • LHKPN
        • LHKASN
        • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
        • Daftar Aset dan Inventaris
      • Laporan Sakip
        • Rencana Kerja Tahunan
        • Rencana Strategis
        • Rencana Aksi Kinerja
        • Perjanjian Kinerja (PK)
        • IKU (Indikator Kinerja Utama)
        • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
      • Lap. Anggaran Pengadilan
        • Neraca
        • Laporan E-Monev/PP39
        • Laporan Keuangan (CaLK)
        • Laporan Realisasi PNBP
        • Realisasi Anggaran
        • Rencana Penggunaan DIPA
        • Unit Pelaksana Teknis Keuangan
    • Tata Tertib di Pengadilan
    • Layanan Informasi
      • Informasi Perkara dan Persidangan
        • Penulusuran Perkara
      • Hak-Hak Pemohon Informasi
      • Laporan Akses Informasi
      • Prosedur Permohonan Informasi
      • Formulir Permohonan Informasi
      • Tata Cara Keberatan
      • Biaya Memperoleh Informasi
      • Petugas Meja Informasi
      • Produk Pelayanan
      • Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Informasi
      • Kebijakan dan Peraturan
    • Layanan Pengaduan Publik
      • Hak-hak Pelapor & Terlapor
      • Prosedur Pengaduan
      • Alamat & Kontak Pengaduan
      • Mekanisme Penanganan Pengaduan
      • Jangka Waktu Penanganan Pengaduan
      • Laporan Rekapitulasi Pengaduan
    • Tata Tertib Persidangan
    • Pedoman Pengelolaan Organisasi
    • Pengawasan
      • Info Pengawasan
      • Pengawasan
      • Pedoman Pengawasan
      • Pengawasan & Kode Etik Hakim
      • Daftar Nama Pejabat Pengawas
      • Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
      • Putusan Majelis Kehormatan Hakim
    • Prosedur Evakuasi
  • Galeri
    • Galeri Video
    • Fasilitas Publik
    • Berita Seputar Peradilan
    • Hasil Penelitian
    • Artikel
    • Ucapan Selamat
  • Reformasi Birokrasi
    • Grand Desaign RB
    • Road Map RB
    • 8 Area Perubahan
    • Materi RB
  • Hubungi Kami
    • Alamat
    • Pertanyaan
POSBAKUM

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum

AREA BEBAS PUNGLI

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan indikas wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan. Ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi/Pengaduan pada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari dan Jam Kerja
Area Bebas Pungli

E-COURT

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.

SELENGKAPNYA
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan MA RI atau Peradilan dibawahnya.
Kunjungi

SELENGKAPNYA
SURVEY PELAYANAN PUBLIK

Mohon bantuannya saudara untuk mengikuti survey Indek Kepuasan Masyarakat & Survey Indek Persepsi Korupsi. Guna Sebagai peningkatan pelayanan yang baik menuju WBK & WBBM.

SELENGKAPNYA
HUT MARI KE-76

Kami Keluarga Besar Pengadilan Agama Mungkid Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia dan Dirgahayu Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Ke-76 " Memantapkan Kemandirian Badan Peradilan Melalui Pelayanan Hukum Berbasis Teknologi Informasi Pada Masa Pandemi"

ANUGERAH MAHKAMAH AGUNG

Alhamdulillah Pengadilan Agama Mungkid kembali menerima Gelaran Anugerah Mahkamah Agung 2021 terkait Pelaksanaan E-Court. Anugerah ini merupakan apresiasi yang diberikan kepada pengadilan-pengadilan, advokat, dan juga hakim mediator yang telah memanfaatkan peradilan elektronik (E-Court), pelaksanaan gugatan sederhana, dan juga pelaksanaan mediasi dengan baik. Semoga Anugerah Mahkamah Agung 2021 dapat menginspirasi tata kelola peradilan Indonesia agar semakin efisien.

LAYANAN VIDEO CONFERENCE

Salah satu Layanan JELITA (Jelajah Informasi Perkara) yaitu Pelayanan PTSP ONLINE dengan menggunakan Aplikasi Zoom. dengan

Meeting ID : 83922271982 dan Password : pamungkid.

SELENGKAPNYA
previous arrow
next arrow
Slider
  • Home
  • Layanan Hukum
  • Regulasi
  • Peraturan Pemerintah
  • Print
  • Email
Hits: 916
  • Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  • Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim
  • Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS
  • Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada MA dan Badan Peradilan Yang Berada diI Bawahnya
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung Dan Hakim
  • Peraturan Pemerintah RI No.12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai NegeriI Sipil
  • Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Jabatan Dan Pangkat Hakim
  • Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
  • Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah lainnya dapat dilihat di link berikut

Media

YT
Today163
Yesterday297
This week163
This month7158
Total155766

2026-04-20
Laporan KPK
TABAYUN

Jam Kerja

Jam Kerja Pelayanan
IPK NEWS
IKP

Hubungi Kami

Jalan Soekarno-Hatta, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Kode Pos : 56511

Telp. (+62)(0293) 788257

Email : pamungkid@gmail.com

Facebook : Pengadilan Agama Mungkid

Youtube : Pengadilan Agama Mungkid

Instragram : Pengadilan Agama Mungkid

Tautan Badilag

Sistem Informasi Kepegawaian

Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

Komunikasi Data Nasional

Tautan Web Mahkamah Agung

Badan Pengawasan MA-RI

Badan Urusan Administrasi 

Direktori Putusan MA-RI

Kepaniteraan MA-RI 

Badan Peradilan Agama

Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Balitbangdiklatkumdil 

JDIH Mahkamah Agung 

 

Back to Top

© 2026 PA Mungkid